Polisi Diminta Ikut Awasi Lalu Lintas BBM Bersubsidi

Pemerintah tengah merumuskan sejumlah solusi untuk menekan defisitnya anggaran akibat subsidi energi setelah bulan lalu gagal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Salah satu solusi adalah gerakan penghematan nasional dan pembatasan atau pengendalian untuk mengurangi secara signifikan penggunaan BBM bersubsidi.  Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, TNI dan Polri memberi contoh.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria setuju instruksi Presiden. Menurutnya, peran serta aparat negara perlu menjadi garda depan dalam membatasi dan mengendalikan pemakaian BBM jenis Premium maupun Solar.

"Misalnya aparat kepolisian. Mereka diperlukan untuk mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan di jalan, karena kemacetan itu termasuk sumber borosnya pemakaian BBM. Bisa di atas 20 persen BBM habis karena macet," kata dia saat dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Jumat 27 April 2012.

Untuk itu, Sofyano menyarankan, Polisi diinstruksikan segera tanggap bila ada kendaraan yang mogok di jalan agar segera diderek. Begitu pula, bila terjadi kecelakaan di jalan, langsung ditangani dan diproses agar tidak mengganggu lalulintas.

Selain itu, dia menambahkan, bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah juga dilibatkan. Misalnya, dinas pekerjaan umum diinstruksikan segera menutup lubang-lubang di jalan yang turut menjadi sumber kemacetan dan borosnya BBM. "Jadi, masalah pembatasan atau pengendalian BBM bukan hanya tugasnya Kementerian ESDM semata," tutur Sofyano.